Previous
Next

Sosialisasi Tingkat Pusat

Selasa, 20 Maret 2012

 

 

Pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat kompleks, terutama terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas untuk ditangani. Tentu saja, penanganannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, atau daerah saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama secara sinergis dan harmonis dari berbagai pihak antara lain pemerintah pusat, daerah, swasta serta masyarakat.

Paradigma lama, dimana pembangunan bersifat top-down dan tidak melibatkan masyarakat sejak awal, telah memberikan anggapan yang salah bahwa fasilitas pembangunan itu adalah sebagai hadiah dari pemerintah, sehingga tidak tumbuhnya sense of belonging terhadap fasilitas pembangunan tersebut.  Kondisi seperti ini akan membentuk mental masyarakat yang kurang perhatian terhadap usaha pengembangan prasarana di lingkungannya, apalagi berpikir tentang orientasi pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu,  pendekatan pemberdayaan merupakan solusi yang efektif sebagai upaya untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai  Subjek dalam penyelenggaraan program melalui proses pemberdayaan dan pembangunan partisipatif.

Upaya nyata yang dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional yaitu dengan melaksanakannya program-program berbasis pemberdayaan seperti PPIP. Melalui PPIP diharapkan dapat tercapai: (i) Peningkatan pelayanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran BLM;  (ii) perbaikan kualitas sumberdaya manusia berupa  penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat, serta (iii) peningkatan kapasitas penyelenggaraan program, monitoring dan evaluasi.

  1. Berdasarkan sambutan Direktur Pengembangan Permukiman DJCK bawa Pemerintah sedang melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang ironinya dengan rencana kenaikan BBM alaw bulan April mendatang, sebagai cerminan terhadap Program PPIP yang secara historis merupakan program dari konpensasi BBM (PKPS BBM IP), diharapkan program PPIP dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap tujuan mulia tersebut terkait penanganan kemiskinan;
  2. Program dengan berbasis pemberdayaan sebagai penunjang dalam memicu pembangunan infrastruktur di perdesaan dengan pola “memilih, merencanakan, mebangun dan memelihara” oleh masyarkat sendiri;
  3. Pedoman Pelaksanaan PPIP menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan program ini, yang diharapkan menjadi acuan operasional bagi semua pemangku kepentingan khususnya para pelaku program dalam memahami setiap proses pelaksanaan program;
  4. Dengan adanya rencana tambahan terkait alokasi desa sasaran PPIP melalui SKPA maupun APBN-P diharapkan tidak menjadi beban bagi kita semua sebagai para pelaku program baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten dalam melaksanakan pendampingan dan pengendalian  program, maka persamaan persepsi dan konsep terkait pola pelaporan dan evaluasi serta audit menjadi suatu proses penyiapan yang memberikan kemapanan bagi kita semua terhadap ketertiban dalam penyelenggaraan program;
  5. Dengan rencana 7400 alokasi desa baik regular, SKPA maupun APBN-P pada tahun 2012 ini, maka diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang lebih optimal sehingga mampu memberikan efek terhadap ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat guna;
  6. Pedoman Post Audit dalam penyelenggaraan PPIP sangatlah membantu dalam mendukung perjalanan program secara utuh yang sesuai dengan pedoman PPIP, kearah yang lebih baik, tertib dan lebih teratur.
  7. Pedoman Post Audit yang telah memuat beberapa variabel dan parameter penilaian kinerja program yang telah dipaparkan oleh tim BPKP, diharapkan membantu dalam memberikan kematangan dalam strategi persiapan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan bagi para pelaku PPIP, khususnya para Satker dan PPK Provinsi, yang diharapkan akan melakukan transfer knowlage kepada tim pelaksana baik provinsi maupun kabupaten, sehingga mampu meningkatkan pemahaman terhadap Pedoman Pelaksanaan PPIP maupun Pedoman Post Audit bagi seluruh pelaku program;

 

Diposting oleh PPIP Pusat Pada 27-Maret-2012 16:36:52

Top Artikel
Top Artikel
Berita Terbaru
Download
Pengaduan
Deviasi Progres Percepatan Input Web (29-November-2013) |